Kedudukan dan Eksekusi Gadai Saham sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud dalam Hukum Perdata Indonesia

Abstract

Gadai merupakan salah satu bentuk jaminan kebendaan yang memberikan hak istimewa kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan piutang melalui barang jaminan. Seiring perkembangan bisnis modern, objek gadai tidak hanya terbatas pada benda bergerak berwujud, tetapi juga meliputi benda bergerak tidak berwujud seperti saham. Meskipun secara normatif saham dapat dijadikan objek gadai berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdata, implementasinya sering menimbulkan permasalahan, terutama terkait prosedur eksekusi yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan saham sebagai benda bergerak tidak berwujud dalam hukum perdata Indonesia serta akibat hukum apabila eksekusi gadai saham dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang diatur dalam KUHPerdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan kasus (case approach) melalui kajian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 115 PK/Pdt/2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saham secara yuridis dapat dijadikan objek gadai, namun pelaksanaan eksekusinya harus dilakukan melalui lelang umum sesuai Pasal 1155 dan 1156 KUHPerdata. Penjualan di bawah tangan tanpa mekanisme lelang umum dinyatakan tidak sah dan berpotensi menimbulkan kerugian hukum bagi pemberi gadai. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi guna menyesuaikan ketentuan gadai saham dengan dinamika hukum pasar modal modern