KEPASTIAN HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG TIDAK TERPENUHINYA ASAS CONTRADICTOIRE DELEMITASI (STUDI PUTUSAN PN NO.103/Pdt.G/2019/PN Smr jo. Putusan Banding nomor 162/Pdt/2020/PT. Smr jo. Putusan Kasasi nomor 1777 K/Pdt/2022)

Abstract

Tanah memiliki peran yang sangat penting bagi manusia. Hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Tanah yang telah memiliki sertifikat yang diakui oleh pemerintah dan sah secara hukum merupakan pemberian kepastian dan perlindungan hukum bagi pemeg dang sah hak atas tanah yang sudah mendaftarkan tanah haknya, sebagai tanda bukti hak diterbitkan sertipikat yang merupakan salinan register. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yakni bahwa: “Sertipikat  merupakan  surat  tanda  bukti  hak  yang  berlaku  sebagai  alat pembuktian  yang  kuat  mengenai  data  fisik  dan  yuridis  yang  termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan”. Namun, terhadap penerbitan sertipikat seringkali terjadi permasalahan antara pihak BPN dan masyarakat karena tidak sesuai dengan Asas Contradictoire terhadap penerbitannya, selain itu pihak pihak yang terikat didalamnya juga seringkali tidak menerapkan pemeriksaan fisik lapangan serta verifikasi dokumen (due diligence). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan kasus, pendekatan undang-undang serta pendekatan konseptual. Hasil daripada penelitian ini adalah untuk mengetahui kepastian hukum kepemilikan objek sengketa tanah yang tidak memenuhi Asas Contradictoire Delimitasi terutama dalam putusan no 103 /Pdt.G/2019/PN Samarinda.