Relevansi Asas Proporsionalitas dalam Pemidanaan Korupsi Berdasarkan KUHP Baru

Abstract

Asas proporsionalitas menjadi prinsip kunci dalam sistem pemidanaan modern, terutama setelah berlakunya KUHP Baru yang menghadirkan pedoman pemidanaan lebih komprehensif melalui pengaturan mengenai pertimbangan hakim, jenis pidana, dan struktur ancaman pidana. Dalam konteks ini, penelitian menggunakan metode penelitian yuridis normatif untuk menelaah bagaimana norma-norma dalam KUHP Baru memberikan dasar yang lebih jelas terhadap penerapan asas proporsionalitas, terutama ketika dihadapkan pada karakteristik kejahatan korupsi sebagai Kejahatan luar biasa. Hasil analisis menunjukkan bahwa KUHP Baru, khususnya melalui Pasal 52 hingga Pasal 60, memperkuat posisi asas proporsionalitas dalam pemidanaan korupsi dengan menetapkan faktor yang wajib dipertimbangkan hakim, mulai dari kerugian negara, dampak sosial, motif, hingga kondisi pribadi pelaku. Meskipun demikian, efektivitas penerapannya tetap dipengaruhi oleh kebutuhan harmonisasi antara KUHP Baru dan UU Tipikor, mengingat perbedaan model ancaman pidana dan pidana tambahan yang masih dapat menimbulkan disparitas. Oleh karena itu, relevansi asas proporsionalitas dalam pemidanaan tindak pidana korupsi semakin menonjol dalam kerangka pembaruan hukum pidana Indonesia, sekaligus menuntut konsistensi penerapan oleh aparat penegak hukum agar tujuan pemidanaan yang berkeadilan dapat tercapai.