Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Perspektif Ilmu Negara: Efektivitas Pemberantasan Korupsi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

Abstract

Korupsi merupakan satu dari beberapa kegiatan menyimpang. Segala hal telah di upayakan untuk menghentikan laju tindak pidana dalam bidang ekonomi ini. RUU Perampasan Aset telah menjadi fokus perhatian dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia. RUU ini mengatur mekanisme perampasan aset tanpa menunggu adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Namun disisi lain penerapan RUU ini menimbulkan beberapa implikasi terhadap hak asasi manusia, khususnya asas praduga tak bersalah, hak atas kepemilikan, dan hak atas peradilan yang adil. Penelitian ini menggunakan kajian yuridis normatif dan komperatif. Melalui pendekatan analisis kritis, penelitian ini mengeksplorasi dampak positif dan negatif RUU Perampasan Aset terhadap HAM, termasuk hak atas privasi, hak atas kebebasan berpendapat, dan hak atas keadilan sejalan dengan UUD 1945 negara Republik Indonesia pasal 28 G ayat (1) dan pasal 28 H ayat (4). Selain itu penelitian ini juga membahas implikasi RUU tersebut terhadap ke-efektifan pemberantasan korupsi. Hasil penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas implementasi RUU Perampasan Aset dan pentingnya memastikan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak melanggar prinsip-prinsip HAM dan keadilan sosial sesuai dengan pasal 36 ayat (2) Undang Undang HAM No. 39 Tahun 1999.