Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kasus Ilegal Fishing di Kepulauan Riau

Abstract

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah serius dalam menangani kasus illegal fishing di Kepulauan Riau, sebuah isu yang memiliki dampak signifikan terhadap ekosistem laut dan keberlanjutan sumber daya perikanan. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah peningkatan patroli maritim untuk mengawasi perairan tersebut secara lebih ketat. Dengan meningkatkan kehadiran kapal patroli, pemerintah berupaya mencegah masuknya kapal-kapal ilegal yang berpotensi merusak ekosistem laut dan merampas hasil perikanan secara tidak sah.Selain itu, pemerintah juga telah memperkuat kerja sama dengan negara-negara tetangga dan lembaga internasional untuk meningkatkan koordinasi dalam penanggulangan illegal fishing. Dengan berbagi informasi dan sumber daya, upaya bersama ini dapat lebih efektif dalam menindak pelaku ilegal fishing yang sering kali melibatkan praktik-praktik perdagangan ilegal dan merugikan nelayan lokal.Pemerintah juga menerapkan kebijakan hukuman yang lebih tegas terhadap pelaku illegal fishing, termasuk sanksi finansial dan hukuman pidana yang lebih berat. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan memperingatkan pihak-pihak yang berniat melanggar aturan perikanan. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan melakukan pendekatan studi pustaka melihat berbagai kasus yang telah terjadi dan dimembuat pembaruan akan kebijakan yang akan dilakukan untuk kedepannya. Dengan serangkaian kebijakan ini, pemerintah berkomitmen untuk secara efektif mengatasi kasus illegal fishing di Kepulauan Riau, melindungi ekosistem laut, dan memastikan keberlanjutan sumber daya perikanan bagi generasi yang akan datang.