EFEKTIVITAS INTEGRASI SISTEM OSS DAN PTSP TERHADAP KEPASTIAN HUKUM PELAKU USAHA KULINER DI KOTA MEDAN

Abstract

Pertumbuhan pesat industri kuliner di Kota Medan menuntut adanya sistem perizinan yang efisien dan berkepastian hukum. Kebijakan integrasi Online Single Submission (OSS) dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diimplementasikan oleh pemerintah untuk memangkas birokrasi dan mendukung iklim kemudahan berusaha (ease of doing business). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait integrasi sistem OSS dan PTSP, serta mengukur efektivitasnya dalam menjamin kepastian hukum bagi pelaku usaha kuliner di Kota Medan. Metode yang digunakan adalah library research (penelitian kepustakaan) dengan mengkaji berbagai literatur hukum, perundang-undangan, dan data sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, sistem OSS dan PTSP didesain saling melengkapi (complementary). Namun, pada tataran implementasi, integrasi tersebut belum mewujudkan kepastian hukum yang optimal. Hal ini disebabkan oleh adanya disharmonisasi dan tumpang tindih (overlapping) regulasi antara kebijakan sentralisasi pusat (UU Cipta Kerja) dengan otonomi daerah yang masih memberlakukan syarat perizinan konvensional melalui Peraturan Daerah (Perda). Kondisi ini melahirkan dualisme pelayanan dan ambiguitas administratif yang rentan memicu risiko hukum baru bagi pelaku usaha. Oleh karena itu, diperlukan revisi Perda Kota Medan agar tersinkronisasi penuh dengan sistem OSS-RBA, serta peningkatan sosialisasi dan kapasitas aparatur di tingkat DPMPTSP.