Peran Negara dalam Mengawasi Program Pemidanaan: Analisis Studi atas Implementasi di Lembaga Pemasyarakatan

Abstract

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam menjalankan program pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Namun, implementasi program pemasyarakatan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti overcrowding, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya sistem pengawasan yang mengakibatkan maraknya praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan untuk menganalisis efektivitas pengawasan negara terhadap pelaksanaan pemidanaan di LAPAS. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur pengawasan pemasyarakatan, efektivitas implementasinya masih terbatas akibat koordinasi yang kurang optimal antara lembaga terkait serta minimnya transparansi. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang komprehensif, termasuk peningkatan jumlah dan kualitas petugas pemasyarakatan, pemanfaatan teknologi dalam pemantauan, serta penguatan partisipasi publik dalam pengawasan. Dengan pengawasan yang lebih efektif dan akuntabel, tujuan pemasyarakatan dalam mewujudkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana dapat tercapai secara optimal.