Analisis Implementasi Passenger Analysis Unit (PAU) dalam Perspektif Penegakan Hukum Keimigrasian

Abstract

Passenger Analysis Unit (PAU) merupakan salah satu instrumen strategis dalam modernisasi Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) dan penguatan fungsi penegakan hukum keimigrasian sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Meskipun regulasi mengenai PAU belum diatur secara eksplisit, keberadaannya berperan penting dalam mendukung fungsi deteksi dini, mitigasi risiko keimigrasian, dan pencegahan kejahatan lintas negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi PAU dalam perspektif penegakan hukum keimigrasian melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan memadukan telaah regulasi, data empiris, analisis kasus, serta literatur internasional seperti ICAO, IOM, dan UNODC. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAU mampu meningkatkan efektivitas pencegahan keimigrasian, terbukti dari peningkatan tren penolakan masuk di Banda­ra I Gusti Ngurah Rai, efektivitas deteksi penyalahgunaan identitas seperti pada kasus Vladimir Dmitrievskii, serta peran PAU dalam mengidentifikasi potensi trafficking in persons (TPPO) melalui pola perjalanan dan anomali dokumen. Namun implementasi PAU masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain ketiadaan regulasi operasional yang baku, ketidakmerataan kualitas data API/PNR, koordinasi antarlembaga yang belum optimal, serta kebutuhan integrasi dengan basis data biometrik internasional. Penelitian ini menegaskan urgensi penguatan kerangka regulasi, standardisasi SOP, dan peningkatan interoperabilitas data sebagai prasyarat untuk memaksimalkan kontribusi PAU dalam penegakan hukum keimigrasian.