Respon Tiongkok terhadap Kebijakan Indonesia dalam Penanggulangan IUU Fishing di Laut Natuna Utara: Dinamika Regional dan Implikasi Kerja Sama UNCLOS

Abstract

Kawasan Laut Natuna Utara menjadi arena kompleks sengketa penangkapan ikan ilegal yang melibatkan interpretasi berbeda terhadap kedaulatan maritim dan hukum laut internasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis respon Tiongkok terhadap kebijakan Indonesia dalam penanggulangan IUU fishing di Laut Natuna Utara serta implikasinya terhadap kerjasama UNCLOS dalam konteks keamanan maritim regional. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka melalui analisis konten terhadap dokumen kebijakan, publikasi akademik, dan laporan resmi periode 2020-2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menerapkan kebijakan tegas melalui strategi "sink the vessels" dengan pendekatan diplomasi maritim multidimensional yang mencakup aspek kooperatif, persuasif, dan koersif. Respon Tiongkok menunjukkan pola grey zone operations yang konsisten dengan praktik di kawasan Laut Tiongkok Selatan, mempertahankan klaim sepihak berdasarkan nine-dash line meskipun tidak memiliki basis hukum UNCLOS yang kuat. Dinamika bilateral ini menciptakan tantangan terhadap implementasi efektif UNCLOS dan stabilitas keamanan maritim regional. Penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan sengketa perikanan di Natuna memerlukan pendekatan balanced antara penegakan kedaulatan maritim dan pemeliharaan kerjasama regional melalui pengembangan confidence building measures dan mekanisme diplomasi preventif yang dapat mengurangi risiko eskalasi konflik sambil memperkuat implementasi hukum maritim internasional.