TINJAUAN PENANGANAN TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA PEMEGANG PASPOR KEBANGSAANPADA KANTOR IMIGRASI KELAS I KHUSUS TPI SOEKARNO-HATTA

Abstract

Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, sehingga Warga Negara Indonesia (WNI) tidak diizinkan memiliki kewarganegaraan ganda. Dalam era globalisasi dengan mobilitas tinggi, muncul kasus WNI yang memiliki paspor kebangsaan asing di samping paspor Indonesia, sehingga menimbulkan tantangan dalam penegakan hukum keimigrasian. Penelitian ini mengkaji proses penanganan terhadap WNI pemegang paspor kebangsaan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta, serta menganalisis penerapan teori tujuan hukum dalam proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif-empiris, dengan mengombinasikan analisis peraturan perundang-undangan terkait UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan studi kasus di Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas imigrasi melakukan verifikasi status kewarganegaraan ganda, menahan dokumen perjalanan milik yang bersangkutan, dan memulai proses pencabutan kewarganegaraan Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku berdasarkan Pasal 23 UU Kewarganegaraan. Setelah usulan administrasi pencabutan status dan data kependudukan WNI dilakukan, yang bersangkutan diperlakukan dikenai tindakan administratif keimigrasian (seperti deportasi) untuk menegakkan hukum. Langkah penanganan tersebut sejalan dengan asas kepastian hukum dan keadilan dalam kerangka teori tujuan hukum. Namun, penelitian ini merekomendasikan penyusunan aturan penanganan yang lebih jelas dan ideal serta penguatan koordinasi antar lembaga untuk menangani kasus serupa di masa mendatang.