PEMANFAATAN INDEKS KERAWANAN PEMILU OLEH BAWASLU DALAM PEMETAAN RISIKO PENGAWASAN DI JAWA TIMUR

Abstract

Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) merupakan instrumen pemetaan dan deteksi dini yang digunakan Bawaslu untuk membaca potensi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemanfaatan IKP oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai instrumen pemetaan risiko pengawasan pada Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dan dokumentasi terhadap Buku IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, Laporan Akhir Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, serta regulasi dan literatur akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jawa Timur memperoleh skor IKP 14,74 dan masuk kategori kerawanan rendah. Namun, kategori tersebut tidak berarti minim risiko, karena Bawaslu Jawa Timur tetap mengidentifikasi 13 indikator kerawanan yang berpotensi berulang pada Pemilihan 2024. Kerawanan utama terlihat pada isu administrasi pemilih, meliputi 169.300 Pemilih DPK, 80.932 Pemilih TMS, 484.717 Pemilih Potensial Non-KTP elektronik, 391 pemilih ganda, serta kerawanan pemungutan suara berupa 54 TPS PSU dan 4 TPS PSS. Selain itu, terdapat 12 kasus pelanggaran netralitas ASN di tujuh kabupaten/kota. Pemanfaatan IKP dilakukan melalui pemetaan kerawanan berbasis data IKP 2024 dan hasil pengawasan Pemilu 2024, identifikasi TPS rawan, serta penyusunan strategi mitigasi melalui imbauan, koordinasi lintas lembaga, patroli pengawasan, saran perbaikan, dan pengawasan partisipatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa IKP efektif sebagai instrumen awal pemetaan risiko dan perencanaan pengawasan, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas data, kapasitas analisis kontekstual Bawaslu, dan tindak lanjut kelembagaan dari pemangku kepentingan terkait.