PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PRODUK PANGAN DALAM KEMASAN TANPA LEBEL HALAL PADA USAHA KECIL - Andy Kusumajaya Darsono; Rachmat Ihya (SYARIAH : Jurnal Ilmu Hukum, 2023)
Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan liar dalam kemasan kelapa tanpa label halal bagi usaha kecil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan produk pangan tanpa label halal kaitannya dengan perlindungan konsumen, dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan konsumen untuk memperoleh perlindungan haknya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum informatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. iInformasi diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan non hukum diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam suatu tulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kewajiban yang harus dilaksanakan dan dijalankan oleh para pelaku usaha khususnya pelaku usaha kecil adalah dengan mencantumkan label halal pada kemasan setiap produk yang dihasilkan sesuai dengan Pasal 8. ayat i(1) huruf UUPK, dan upaya hukum yang dapat ditempuh. dapat dilakukan konsumen sesuai dengan UUPK yaitu menyelesaikan sengketa secara langsung dengan pelaku usaha, pengaduan melalui YLKI, penyelesaian melalui Badan POM, pelaporan kepada BPSK dan penyelesaian melalui Peradilan Umum.