"Peran Lembaga Legislatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia" - Ilham Nur; H.Hendra Arjuna (SYARIAH : Jurnal Ilmu Hukum, 2024)
Judul penelitian ini adalah "Peran Lembaga Legislatif dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami peran strategis lembaga legislatif dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, yang merupakan salah satu aspek krusial dalam sistem pemerintahan demokratis. Lembaga legislatif memiliki fungsi utama sebagai pembuat undang-undang, yang di dalamnya terdapat proses penyusunan, pembahasan, hingga pengesahan peraturan perundang-undangan. Proses ini melibatkan berbagai tahapan, termasuk penyusunan naskah akademik, perumusan draf, konsultasi publik, dan pengawasan implementasi. Dalam konteks Indonesia, peran lembaga legislatif, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sangat menentukan kualitas dan efektivitas peraturan yang dihasilkan. Penelitian ini menyoroti bagaimana DPR bekerja sama dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan zaman. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji hambatan dan tantangan yang dihadapi lembaga legislatif dalam menjalankan fungsinya, termasuk masalah korupsi, kepentingan politik, dan kapasitas legislator. Analisis ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan wawancara mendalam dengan para ahli hukum tata negara, legislator, dan praktisi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun DPR memiliki peran sentral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, terdapat berbagai tantangan yang menghambat kinerjanya. Diperlukan reformasi dan peningkatan kapasitas institusional untuk memperkuat peran DPR dalam menciptakan peraturan perundang-undangan yang adil, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya peran aktif lembaga legislatif dalam sistem hukum Indonesia dan mengusulkan berbagai rekomendasi untuk meningkatkan kinerja DPR, termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses legislasi.