STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGHADAPI BONUS DEMOGRAFI DI PROVINSI SUMATERA UTARA
DOI:
https://doi.org/10.62017/jemb.v3i6.8049Keywords:
Bonus Demografi, Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Sumber Daya Manusia, Strategi Pemerintah DaerahAbstract
Provinsi Sumatera Utara tengah memasuki fase bonus demografi yang signifikan, ditandai dengan 67,27 persen dari total 15,47 juta penduduknya berada pada usia produktif (15–64 tahun). Kondisi ini merupakan peluang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, namun sekaligus menghadirkan tantangan serius apabila tidak dikelola dengan kebijakan yang tepat. Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis strategi yang telah dijalankan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam menghadapi bonus demografi guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi literatur terhadap jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah mengimplementasikan lima strategi utama, yaitu: (1) peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan melalui penguatan vokasi dan perluasan Balai Latihan Kerja; (2) peningkatan kualitas kesehatan dan penurunan prevalensi stunting dari 21,1 persen menjadi 18,9 persen; (3) pengembangan ketenagakerjaan dan penciptaan lapangan kerja melalui penarikan investasi dan penguatan UMKM; (4) penguatan program keluarga berencana dan pengendalian pertumbuhan penduduk; serta (5) pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam mendorong transformasi digital. Meskipun demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, di antaranya kesenjangan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan industri, tingginya pengangguran usia muda, persoalan kesehatan masyarakat, serta ketimpangan infrastruktur antarwilayah. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan memanfaatkan bonus demografi bergantung pada kualitas SDM, ketersediaan lapangan kerja, serta kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.








